• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi anda yang telah menggunakan HAK PILIH dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

Galang Gugatan UU Penyelenggara Pemilu ke MK
21 September 20110
Penulis : http://www.radarbanten.com

 JAKARTA - Pengesahan Ran­ca­ngan Undang-Undang (RUU) Pe­nyelenggara Pemilu menjadi Un­dang-Undang dalam sidang pari­p­urna tanggal 20 September men­datang sudah dibayangi upa­ya judicial review ke Mah­ka­mah Konstitusi (MK). 

Di­hapuskannya jeda waktu an­tara mundurnya seorang kader par­pol sebelum mendaftar ke Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) dalam RUU itu dianggap bertentangan dengan kons­titusi. “Pasti kami ajukan ju­dicial review ke MK, karena ini bertentangan dengan pasal 22E Ayat 5 UUD 1945,” kata peneliti Centre for Electoral Reform (Cetro) Refly Harun dalam Media Workshop Hasil Kajian Reformasi Sistem Keadilan Pemilu di In­do­nesia di Hotel Millenium, Ja­karta Pusat, Jumat (16/9).
Pasal itu mengamanatkan pe­milu umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. “Bahasa inggrisnya man­diri itu ya independen,” ujar Refly.
Menurut dia, diharuskannya ka­der-kader parpol yang hendak mendaftar ke KPU atau Bawaslu un­tuk mengundurkan diri tak lebih dari sekadar akal-akalan. Se­harusnya, lanjut dia, ada jeda waktu sekurangnya lima tahun, antara pengunduran diri seorang kader parpol dengan proses pen­daftaran untuk menjadi ang­gota KPU atau Bawaslu.  “Maka­nya, kami anggap ini atu­ran yang ingin memfasilitasi orang-orang parpol. Artinya, bertentangan de­ngan konstitusi,” katanya.
Bila hasil judicial review tidak sesuai harapan, Refly menyebut sa­tu-satunya harapan tinggal tim seleksi (timsel). Menurut dia, timsel yang dibentuk pe­me­­rintah nantinya harus di­pas­tikan benar-benar independen, ber­integritas, dan bukan titipan ke­­kuatan parpol. “Sehingga mam­pu menghasilkan calon ang­gota KPU dan Bawaslu yang ka­pabel,” katanya.
Refly menegaskan, per­ma­sa­la­han yang banyak muncul dalam pe­nyelenggaraan Pemilu 2009 la­lu, sebenarnya bukan karena ti­dak adanya pelibatan parpol. Tapi, lebih karena proses perek­ru­tan yang memang bermasalah sejak awal. “Banyak orang bagus yang gugur duluan,” katanya.
Pengamat politik dari Uni­ver­sitas Indonesia Andrinof A Cha­niago mengatakan, di­hapuskan­nya jeda waktu itu merupakan ke­menangan monopoli politik oleh elite-elite parpol. Dia sangat ke­c­ewa karena orang partai bisa lang­sung pindah menjadi ang­gota KPU atau Bawaslu. Se­men­tara, pemilihan akhir anggota ke­­dua institusi itu dilakukan DPR. “Bertambah lagi lahan ke­­kuasaan riil partai politik. De­mokrasi Indonesia akan semakin buruk kualitasnya,” sindirnya. 
Dia mendukung penuh upaya pengajuan judicial review setelah RUU ini disahkan menjadi UU. “Saya mau ajak teman-teman menyiapkan materi gugatan. Se­moga MK akan membatalkan dengan nurani para hakimnya,” kata Andrinof.
Dikonfirmasi terpisah, pim­pinan Panja RUU Penyelenggara Pe­milu Ganjar Pranowo tak ter­lalu ambil pusing dengan an­ca­man judicial review itu. “Boleh saja di-judicial review. Memang itu haknya setiap warga negara yang dilindungi konstitusi,” ka­tanya.
Menurut dia, mengundurkan diri dari parpol sebelum men­daf­tar ke KPU atau Bawaslu sudah cukup. Artinya, siapa pun yang lolos dalam proses seleksi nan­tinya sudah tidak berstatus orang partai lagi. “Mengapa independen itu diterjemahkan sudah mundur dari parpol 5 tahun sebelum men­­­daftar. Mengapa tidak 10 ta­hun, 15 tahun, atau sekalian saja tidak pernah di partai sekali pun,” ujar politisi PDIP itu. 
Ganjar menyebut makna in­de­pendensi juga sudah semakin kabur. Dia mencontohkan Anas Ur­baningrum dan Andi Nurpati yang mundur di tengah jalan da­ri posisinya sebagai komisioner KPU untuk bergabung ke Partai Demokrat. Anas merapat setelah Pemilu 2004, sedangkan Andi yang kini terbawa-bawa dalam ka­sus surat palsu MK, bergabung seusai Pemilu 2009. “Terkuaknya perselingkuhan politik di panja mafia Pemilu. Ada tidak yang tidak berpihak,” sindirnya.
Bila netralitas kader parpol ber­kaitan dengan integritas, Gan­jar berharap publik men­jadikan MK sebagai contoh. Dari sembilan hakim MK, tiga di an­taranya datang dari unsur parpol. Mereka adalah Mahfud MD yang ber­latar belakang PKB, Akil Mochtar dari Partai Golkar, dan Hamdan Zoelva dari PBB. “Siapa yang sekarang meragukan kre­di­bilitas MK,” kata Ganjar. (jpnn/alt/ndu)

Sumber : http://www.radarbanten.com | File : | Dibaca : 14932 x


Berita Lainnya

RAPAT KERJA REGULASI PEMILUKADA 2015
24 Juli 2015

Setelah Mahkamah Kontitusi mengeluarkan putusan Nomor 33/PUU-XII/2015, 42/PUU-XII/2015, dan 46/PUU-XII/2015 2015 yang berkaitan dengan pencalonan pada pemilihan Kepala Daerah, KPU RI segera merespon

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 di Jawa Barat
14 Juli 2015

Sesuai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Jawa Barat, masa pemutakhiran data dan daftar pemilih dilakukan sejak penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan data

KUNJUNGAN PENGURUS DPW PARTAI PERINDO JAWA BARAT
08 Juli 2015

Bandung, Senin 6 Juli 2015 Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai PERINDO (Persatuan Indonesia ) Provinsi Jawa Barat  dan jajaran pengurus melakukan kunjungan kerja  ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

RAPAT PIMPINAN KPU PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KPU KABUPATEN KOTA SEJAWA BARAT
08 Juli 2015

Bandung, 8/7/15; Komisi Pemilihan Umum Provinsi  Jawa Barat melakukan rapat Pimpinan dengan KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Barat di aula KPU Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015

 1 2 3 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012