• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi anda yang telah menggunakan HAK PILIH dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

Galang Gugatan UU Penyelenggara Pemilu ke MK
21 September 20110
Penulis : http://www.radarbanten.com

 JAKARTA - Pengesahan Ran­ca­ngan Undang-Undang (RUU) Pe­nyelenggara Pemilu menjadi Un­dang-Undang dalam sidang pari­p­urna tanggal 20 September men­datang sudah dibayangi upa­ya judicial review ke Mah­ka­mah Konstitusi (MK). 

Di­hapuskannya jeda waktu an­tara mundurnya seorang kader par­pol sebelum mendaftar ke Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) dalam RUU itu dianggap bertentangan dengan kons­titusi. “Pasti kami ajukan ju­dicial review ke MK, karena ini bertentangan dengan pasal 22E Ayat 5 UUD 1945,” kata peneliti Centre for Electoral Reform (Cetro) Refly Harun dalam Media Workshop Hasil Kajian Reformasi Sistem Keadilan Pemilu di In­do­nesia di Hotel Millenium, Ja­karta Pusat, Jumat (16/9).
Pasal itu mengamanatkan pe­milu umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. “Bahasa inggrisnya man­diri itu ya independen,” ujar Refly.
Menurut dia, diharuskannya ka­der-kader parpol yang hendak mendaftar ke KPU atau Bawaslu un­tuk mengundurkan diri tak lebih dari sekadar akal-akalan. Se­harusnya, lanjut dia, ada jeda waktu sekurangnya lima tahun, antara pengunduran diri seorang kader parpol dengan proses pen­daftaran untuk menjadi ang­gota KPU atau Bawaslu.  “Maka­nya, kami anggap ini atu­ran yang ingin memfasilitasi orang-orang parpol. Artinya, bertentangan de­ngan konstitusi,” katanya.
Bila hasil judicial review tidak sesuai harapan, Refly menyebut sa­tu-satunya harapan tinggal tim seleksi (timsel). Menurut dia, timsel yang dibentuk pe­me­­rintah nantinya harus di­pas­tikan benar-benar independen, ber­integritas, dan bukan titipan ke­­kuatan parpol. “Sehingga mam­pu menghasilkan calon ang­gota KPU dan Bawaslu yang ka­pabel,” katanya.
Refly menegaskan, per­ma­sa­la­han yang banyak muncul dalam pe­nyelenggaraan Pemilu 2009 la­lu, sebenarnya bukan karena ti­dak adanya pelibatan parpol. Tapi, lebih karena proses perek­ru­tan yang memang bermasalah sejak awal. “Banyak orang bagus yang gugur duluan,” katanya.
Pengamat politik dari Uni­ver­sitas Indonesia Andrinof A Cha­niago mengatakan, di­hapuskan­nya jeda waktu itu merupakan ke­menangan monopoli politik oleh elite-elite parpol. Dia sangat ke­c­ewa karena orang partai bisa lang­sung pindah menjadi ang­gota KPU atau Bawaslu. Se­men­tara, pemilihan akhir anggota ke­­dua institusi itu dilakukan DPR. “Bertambah lagi lahan ke­­kuasaan riil partai politik. De­mokrasi Indonesia akan semakin buruk kualitasnya,” sindirnya. 
Dia mendukung penuh upaya pengajuan judicial review setelah RUU ini disahkan menjadi UU. “Saya mau ajak teman-teman menyiapkan materi gugatan. Se­moga MK akan membatalkan dengan nurani para hakimnya,” kata Andrinof.
Dikonfirmasi terpisah, pim­pinan Panja RUU Penyelenggara Pe­milu Ganjar Pranowo tak ter­lalu ambil pusing dengan an­ca­man judicial review itu. “Boleh saja di-judicial review. Memang itu haknya setiap warga negara yang dilindungi konstitusi,” ka­tanya.
Menurut dia, mengundurkan diri dari parpol sebelum men­daf­tar ke KPU atau Bawaslu sudah cukup. Artinya, siapa pun yang lolos dalam proses seleksi nan­tinya sudah tidak berstatus orang partai lagi. “Mengapa independen itu diterjemahkan sudah mundur dari parpol 5 tahun sebelum men­­­daftar. Mengapa tidak 10 ta­hun, 15 tahun, atau sekalian saja tidak pernah di partai sekali pun,” ujar politisi PDIP itu. 
Ganjar menyebut makna in­de­pendensi juga sudah semakin kabur. Dia mencontohkan Anas Ur­baningrum dan Andi Nurpati yang mundur di tengah jalan da­ri posisinya sebagai komisioner KPU untuk bergabung ke Partai Demokrat. Anas merapat setelah Pemilu 2004, sedangkan Andi yang kini terbawa-bawa dalam ka­sus surat palsu MK, bergabung seusai Pemilu 2009. “Terkuaknya perselingkuhan politik di panja mafia Pemilu. Ada tidak yang tidak berpihak,” sindirnya.
Bila netralitas kader parpol ber­kaitan dengan integritas, Gan­jar berharap publik men­jadikan MK sebagai contoh. Dari sembilan hakim MK, tiga di an­taranya datang dari unsur parpol. Mereka adalah Mahfud MD yang ber­latar belakang PKB, Akil Mochtar dari Partai Golkar, dan Hamdan Zoelva dari PBB. “Siapa yang sekarang meragukan kre­di­bilitas MK,” kata Ganjar. (jpnn/alt/ndu)

Sumber : http://www.radarbanten.com | File : | Dibaca : 15291 x


Berita Lainnya

Bimbingan Teknis PKPU Tahun 2015 Terkait Pemilihan Kepala Daerah
25 Agustus 2015

Bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan Bimbingan Teknis PKPU Tahun 2015 Terkait Pemilihan Kepala Daerah kepada 27 Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat

Rakor Regulasi Pencalonan, Kampanye dan Pemutakhiran Data Pemilih dengan 8 (delapan) Kabupaten/Kota Pada Pilkada Serentak Tahun 2015
13 Agustus 2015

KPU Provinsi Jawa Barat mengadakan Rakor dengan 8 (delapan) KPU Kab/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
07 Agustus 2015

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat memberikan bimbingan teknis (Bimtek) tentang penyusunan pedoman teknis Kampanye kepada 8 (delapan) KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2015

SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
02 Agustus 2015

KPU RI bersama KPU Provinsi Jawa Barat  serta KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan fokus menyangkut pesisir di TPS 07, Dusun

 1 2 3 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012