• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi anda yang telah menggunakan HAK PILIH dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

Awasi Ketat Seleksi Calon KPU
16 September 2011800
Penulis : seputar-indonesia.com

sumber: howtomakecartoon.blogspot.com
JAKARTA– Meski ditentang keras kalangan aktivis dan masyarakat, pemerintah dan DPR bergeming bahwa kader parpol bisa menjadi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu. 
 
 
Sama sekali tidak ada perubahan dalam rapat pengambilan keputusan akhir antara pemerintah dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin, mengenai rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu yang akan menggantikan UU No 27/2007. 
 
RUU ini tinggal diparipurnakan pada Selasa (20/9) untuk disahkan sebagai UU baru dan berlaku pada Pemilu 2014. Rapat kemarin dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Diberitakan sebelumnya, pekan lalu pimpinan Komisi II DPR dan pemerintah sepakat menghapus ketentuan Pasal 11 huruf i dan Pasal 86 huruf i dalam UU No 22/2007.
 
Aturan yang dihapus melarang anggota parpol menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kecuali sudah keluar dari parpol minimal lima tahun sebelum mendaftarkan diri sebagai calon. 
 
Dengan dihapusnya kedua pasal itu, tak ada lagi batas waktu bagi kader parpol yang berniat menjadi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu untuk mundur dulu dari parpolnya.Yang bersangkutan cukup mundur sebelum mendaftarkan diri ke panitia seleksi. 
 
Menurut Gamawan Fauzi, independensi lembaga penyelenggara pemilu masih dapat terjaga meski ada eks orang parpol yang nanti lolos menjadi anggota KPU dan Bawaslu. “Panitia seleksi kan independen. Mereka tidak akan main-main dalam menentukan siapa yang lolos dan siapa yang tidak.Bisa diawasi ketat.Nanti seleksi kita mulai dari tingkat pusat berlanjut hingga provinsi dan kabupaten/kota,” kata Gamawan. 
 
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, KPU dan Bawaslu sudah dipagari kode etik yang akan lebih ditegakkan. Karena itu, masyarakat dan LSM tak perlu berlebihan mengkhawatirkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak akan bisa independen. 
 
“Proses seleksi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu bisa diawasi dengan ketat. Dari sana proses penyaringan apakah orang-orang eks parpol berniat mengakomodasi kepentingan partainya atau bisa independen dan profesional,” katanya. 
 
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Sucipto saat membacakan pandangan akhir fraksinya mengatakan, Demokrat sebenarnya tetap menginginkan ada syarat waktu minimal seorang kader parpol mundur dari parpolnya sebelum mendaftar menjadi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu. 
 
Namun, pihaknya menghargai dinamika yang berkembang yakni penyelenggaraan Pemilu 2009 banyak kelemahan meski digawangi oleh para komisioner, bukan eks parpol. ??rahmat sahid/m sahlan  

Sumber : www.seputar-indonesia.com | File : | Dibaca : 14311 x


Berita Lainnya

Perangi Politik Dinasti lewat Pemilu Kada
22 Februari 2011

PEKANBARU--MICOM: Rakyat bisa memerangi politik dinasti kepemimpinan lewat pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada).

Kemendiknas Tidak Tolerir Dana Pendidikan untuk Pilkada
22 Februari 2011

JAKARTA--MICOM: Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak mentolerir penggunaan dana pendidikan untuk politisasi atau politik praktis dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Syafii Maarif: Partai Politik Miskin Moral dan Bagian Dari Problem Besar Korupsi di Indonesia!
22 Februari 2011

Untuk sementara ini, partai politik tak bisa diharapkan berperan dalam pemberantasan korupsi secara nasional. Pasalnya, sebagian partai politik dianggap bagian dari masalah korupsi

Sebulan Dibuka, Belum Ada Parpol yang Mendaftar
22 Februari 2011

Pendaftaran partai politik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih sepi. Sejak dibuka 17 Januari lalu, sampai Senin (21/2) siang belum ada partai yang mendaftar

‹ First  < 199 200 201 202 203 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012