• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda menggunakan HAK PILIH dalam Pemilu Legislatif 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

Awasi Ketat Seleksi Calon KPU
16 September 2011800
Penulis : seputar-indonesia.com

sumber: howtomakecartoon.blogspot.com
JAKARTA– Meski ditentang keras kalangan aktivis dan masyarakat, pemerintah dan DPR bergeming bahwa kader parpol bisa menjadi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu. 
 
 
Sama sekali tidak ada perubahan dalam rapat pengambilan keputusan akhir antara pemerintah dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin, mengenai rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu yang akan menggantikan UU No 27/2007. 
 
RUU ini tinggal diparipurnakan pada Selasa (20/9) untuk disahkan sebagai UU baru dan berlaku pada Pemilu 2014. Rapat kemarin dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Diberitakan sebelumnya, pekan lalu pimpinan Komisi II DPR dan pemerintah sepakat menghapus ketentuan Pasal 11 huruf i dan Pasal 86 huruf i dalam UU No 22/2007.
 
Aturan yang dihapus melarang anggota parpol menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kecuali sudah keluar dari parpol minimal lima tahun sebelum mendaftarkan diri sebagai calon. 
 
Dengan dihapusnya kedua pasal itu, tak ada lagi batas waktu bagi kader parpol yang berniat menjadi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu untuk mundur dulu dari parpolnya.Yang bersangkutan cukup mundur sebelum mendaftarkan diri ke panitia seleksi. 
 
Menurut Gamawan Fauzi, independensi lembaga penyelenggara pemilu masih dapat terjaga meski ada eks orang parpol yang nanti lolos menjadi anggota KPU dan Bawaslu. “Panitia seleksi kan independen. Mereka tidak akan main-main dalam menentukan siapa yang lolos dan siapa yang tidak.Bisa diawasi ketat.Nanti seleksi kita mulai dari tingkat pusat berlanjut hingga provinsi dan kabupaten/kota,” kata Gamawan. 
 
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, KPU dan Bawaslu sudah dipagari kode etik yang akan lebih ditegakkan. Karena itu, masyarakat dan LSM tak perlu berlebihan mengkhawatirkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak akan bisa independen. 
 
“Proses seleksi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu bisa diawasi dengan ketat. Dari sana proses penyaringan apakah orang-orang eks parpol berniat mengakomodasi kepentingan partainya atau bisa independen dan profesional,” katanya. 
 
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Sucipto saat membacakan pandangan akhir fraksinya mengatakan, Demokrat sebenarnya tetap menginginkan ada syarat waktu minimal seorang kader parpol mundur dari parpolnya sebelum mendaftar menjadi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu. 
 
Namun, pihaknya menghargai dinamika yang berkembang yakni penyelenggaraan Pemilu 2009 banyak kelemahan meski digawangi oleh para komisioner, bukan eks parpol. ??rahmat sahid/m sahlan  

Sumber : www.seputar-indonesia.com | File : | Dibaca : 8898 x


Berita Lainnya

Ibu-ibu Menilai Pemilukada Hanya Bebani Rakyat Kecil
01 Februari 2011

Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Koalisi Perempuan untuk Kesejahteraan Rakyat (KPKR) berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tasikmalaya untuk menolak Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

5 Anggota KPU Jayapura Dicopot
01 Februari 2011

Lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura diberhentikan karena melanggar kode etik

Mahfud Setuju Gubernur Dipilih DPRD Mahfud Setuju Gubernur Dipilih DPRD
01 Februari 2011

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD setuju bila gubernur dipilih oleh DPRD. Kalau soal itu saya setuju

Pemilu Terancam Kehilangan Legitimasi
01 Februari 2011

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak DPR untuk menjaga Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu agar steril dari unsur kepentingan partai politik.

‹ First  < 199 200 201 202 203 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012