• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi anda yang telah menggunakan HAK PILIH dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

Awasi Ketat Seleksi Calon KPU
16 September 2011800
Penulis : seputar-indonesia.com

sumber: howtomakecartoon.blogspot.com
JAKARTA– Meski ditentang keras kalangan aktivis dan masyarakat, pemerintah dan DPR bergeming bahwa kader parpol bisa menjadi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu. 
 
 
Sama sekali tidak ada perubahan dalam rapat pengambilan keputusan akhir antara pemerintah dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin, mengenai rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu yang akan menggantikan UU No 27/2007. 
 
RUU ini tinggal diparipurnakan pada Selasa (20/9) untuk disahkan sebagai UU baru dan berlaku pada Pemilu 2014. Rapat kemarin dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Diberitakan sebelumnya, pekan lalu pimpinan Komisi II DPR dan pemerintah sepakat menghapus ketentuan Pasal 11 huruf i dan Pasal 86 huruf i dalam UU No 22/2007.
 
Aturan yang dihapus melarang anggota parpol menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kecuali sudah keluar dari parpol minimal lima tahun sebelum mendaftarkan diri sebagai calon. 
 
Dengan dihapusnya kedua pasal itu, tak ada lagi batas waktu bagi kader parpol yang berniat menjadi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu untuk mundur dulu dari parpolnya.Yang bersangkutan cukup mundur sebelum mendaftarkan diri ke panitia seleksi. 
 
Menurut Gamawan Fauzi, independensi lembaga penyelenggara pemilu masih dapat terjaga meski ada eks orang parpol yang nanti lolos menjadi anggota KPU dan Bawaslu. “Panitia seleksi kan independen. Mereka tidak akan main-main dalam menentukan siapa yang lolos dan siapa yang tidak.Bisa diawasi ketat.Nanti seleksi kita mulai dari tingkat pusat berlanjut hingga provinsi dan kabupaten/kota,” kata Gamawan. 
 
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, KPU dan Bawaslu sudah dipagari kode etik yang akan lebih ditegakkan. Karena itu, masyarakat dan LSM tak perlu berlebihan mengkhawatirkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak akan bisa independen. 
 
“Proses seleksi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu bisa diawasi dengan ketat. Dari sana proses penyaringan apakah orang-orang eks parpol berniat mengakomodasi kepentingan partainya atau bisa independen dan profesional,” katanya. 
 
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Sucipto saat membacakan pandangan akhir fraksinya mengatakan, Demokrat sebenarnya tetap menginginkan ada syarat waktu minimal seorang kader parpol mundur dari parpolnya sebelum mendaftar menjadi calon anggota lembaga penyelenggara pemilu. 
 
Namun, pihaknya menghargai dinamika yang berkembang yakni penyelenggaraan Pemilu 2009 banyak kelemahan meski digawangi oleh para komisioner, bukan eks parpol. ??rahmat sahid/m sahlan  

Sumber : www.seputar-indonesia.com | File : | Dibaca : 10553 x


Berita Lainnya

Paloh Tegaskan Nasdem Tak Ikut Pemilu 2014
02 Februari 2011

JAKARTA - Ketua Umum Nasional Demokrat (Nasdem)  menegaskan organisasi masyarakat bentukannya tidak akan mengubah haluan menjadi partai politik. Nasdem, kata Paloh tidak akan mengikuti Pemilu 2014.

Mendagri: Tersangka Bisa Ikut Pemilu Kada
02 Februari 2011

JAKARTA: Pemerintah menolak imbauan PDI Perjuangan yang meminta tersangka sebuah kasus tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan langsung kepala daerah (pemilu kada).

Din Syamsudin Usulkan Dibukanya Capres Independen
02 Februari 2011

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengusulkan kemungkinan dibukanya calon presiden independen pada pemilihan presiden 2014 mendatang untuk membuka peluang munculnya diversifikasi calon pemimpin.

‹ First  < 199 200 201 202 203 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012