• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda menggunakan HAK PILIH dalam Pemilu Legislatif 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

Raperda dan Agenda DPRD Prov. Jabar Terancam
16 Maret 20110
Penulis : www.pikiran-rakyat.com

BANDUNG, (PRLM).- Sejumlah raperda dan agenda DPRD Prov. Jabar terancam tidak akan terlaksana di tahun 2011 ini gara-gara kinerja pimpinan dewan yang terus merubah-rubah jadual rapat tapi tidak juga terlaksana.

Akibatnya, hingga kuartal pertama di tahun 2011 ini, anggota dewan hanya mampu melaksanakan satu dari tiga fungsi anggota dewan yaitu pengawasan.

Anggota DPRD Prov. Jabar Selly Gantina menuturkan, anggota dewan memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, budgetting dan pengawasan. Namun, di tahun 2011 ini, dewan baru bisa melaksanakan fungsi pengawasan. Sementara dua fungsi lainnya, sama sekali belum ada yang terlaksana.

"Gara-garanya itu tadi, pimpinan dewan melakukan perubahan jadual yang tiba-tiba. Kalau itu terlaksana, ya tidak apa-apa. Tapi ini kan tidak. Akibatnya, kami dari komisi-komisi yang sudah punya jadual kerja empat bulanan, menjadi terhambat kerjanya," katanya kepada wartawan, Selasa (15/3) petang di Gedung DPRD Prov. Jabar, Jln. Diponegoro Kota Bandung.

Selly mencontohkan dengan hak inisiatif Komisi E DPRD Prov. Jabar tentang Raperda Hutan Kemitraan dan Hutan Rakyat atau Raperda PHBM. "Target kami, perda itu bisa beres pada kuartal pertama ini. Namun akhirnya tidak bisa karena adanya beberapa perubahan jadual rapat dari pimpinan dewan yang sebelumnya tidak dikomunikasikan kepada para anggota. Jujur saja, gara-gara tidak adanya komunikasi yang baik dari pimpinan dewan ini, kinerja dewan tidak optimal. Jadi kami juga mohon maaf kepada masyarakat," ucapnya.

Hal yang perlu diingatkan juga ialah soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Jabar yang harus dilakukan pada akhir Maret ini. "Sebelum LKPj itu digelar, tentunya harus ada rapat-rapat komisi dulu untuk membahas itu. Termasuk rapat pembahasan. Namun apa kenyataannya? Sampai sekarang pun Bamus belum bisa dilakukan. Termasuk juga Banggar dan lainnya," ujar Selly.

Sementara itu, anggota dewan lainnya dari Komisi E Didin Supriadin, juga mengungkapkan hal yang senada. Menurut dia, dalam beberapa minggu terakhir,sejumlah agenda kunjungan kerja komisi-komisi DPRD Jabar tertunda gara-gara ada rapat Badan Musyawarah DPRD Prov. Jabar.

Beberapa agenda lainnya seperti penetapan anggota Komisi Informasi Daerah (KID) Jabar, dan proses PAW (Pergantian Antar Wilayah) pun hingga kini tidak ada kepastian. "Juga sikap DPRD terahir masalah Ahmadiyah. Pimpinan dewan, selaku juru bicara DPRD, belum ada yang mengeluarkan statement tentang itu yang mewakili DPRD," katanya kepada wartawan. (A-128/A-26).***

Sumber : www.pikiran-rakyat.com | File : | Dibaca : 12156 x

Berita Terkait


Berita Lainnya

SOSIALISASI DAN “NOBAR” DEBAT CAPRES-CAWAPRES
07 Juli 2014

Malam Minggu (5 Juli 2014) bertempat di Hotel Newton Kota Bandung,  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada pemilih pemula

PENGHITUNGAN SUARA ULANG CIANJUR
02 Juli 2014

Paska Putusan Mahkamah Konstitusi

RAPAT KOORDINASI KESIAPAN LOGISTIK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
23 Juni 2014

Bandung. kpu.jabarprov.go.id. Dalam rangka menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan 9 Juli 2014 mendatang, KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
18 Juni 2014

bertempat di Hotel Savoy Homann Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan/memberikan Bimbingan Teknis Tata Cara Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan

 1 2 3 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012