• KPU Mengucapkan terima kasih atas partisipasi anda yang telah menggunakan HAK PILIH dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 •
Home >> Informasi >> Berita
   

Berita

Linmas Bisa Diberdayakan untuk Bantu KPPS
18 Januari 20130
Penulis : Media Center KPU Jabar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu Bersama, yaitu Kab. Sumedang, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi, dipersilakan untuk mengatur pemberdayaan 2 petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat) agar dapat membantu tugas 5 orang yang masuk dalam struktur anggota KPPS di tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara).      

“Karena jika ke-3 kab/kota menambah jumlah anggota KPPS dari yang telah ditetapkan 5 orang ditambah 2 petugas Linmas untuk pengamanan TPS, kaitannya pasti dengan honor, yang sesuai aturan menjadi tanggungan provinsi. Karenanya, 2 orang Linmas ini dipersilakan diberdayakan supaya bisa membantu tugas-tugas 5 anggota yang masuk struktur KPPS,” kata Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Heri Suherman.    

Ketika menanggapi usulan komisioner KPU Kab. Sumedang, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi, pada rapat kerja KPU Jabar dengan KPU kab/kota se-Jawa Barat tentang pembentukan KPPS di Aula Sekretariat KPU Jabar, Jl. Garut No. 11 Bandung, Jumat (18/1), Heri menjelaskan pula bahwa pihaknya sedang mencetak Buku Panduan KPPS yang telah didesain didalamnya dengan 5 anggota KPPS.       

“Kita sudah menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa anggota KPPS adalah 5 orang dibantu 2 petugas pengamanan TPS. Petugas Linmas yang 2 orang tetap berada diluar struktur KPPS. Mereka dibawah pembinaan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja-red)  dan ada juga dari Kepolisian. Ini sesuai pembahasan awal dengan para komisioner KPU Jabar,” jelasnya.    

Ia memastikan kebijakan rekruitmen anggota KPPS yang masuk dalam stuktur dibatasi hanya 5 orang ditambah 2 orang Linmas, sehingga komposisinya 5-2, akan mengundang perbedaan pendapat dari  peserta raker sesuai kebutuhan di kab/kota masing-masing, terutama bagi daerah yang melaksanakan Pemilu Bersama pemilihan kepala daerahnya (bupati/walikota)  dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang pencoblosannya sama-sama dilaksanakan Minggu 24 Februari.     

Menyinggung keberadaan Linmas, menurut Heri, sebenarnya sudah menjadi tradisi dalam sejarah pemilu di Indonesia, bahwa Linmas atau Hansip akan selalu mengamankan TPS sekalipun tidak direkrut secara formal oleh KPU, seperti pada masa Orde Baru. Menanggapi usulan menyangkut rekruitmen anggota KPPS, ditegaskannya tidak perlu pengesahan Pengadilan Negeri, tetapi cukup menandatangani pernyataan bermeterai.

Senada dengan Heri, Komisioner KPU Jabar selaku Ketua Pokja Logistik, Iin Endah Setiawati, meminta KPU kab/kota agar menghormati keputusan KPU Jabar mengenai anggota KPPS yang 5 orang dengan 2 orang Linmas, “Mohon dihormati, keputusan ini sesuai pergub dan undang-undang pemilu yang menyebutkan jumlah petugas di tiap TPS ada 7 orang, dengan komposisi 5 orang KPPS dan 2 orang Linmas ”.     

 Hal yang perlu diperhatikan KPU kab/kota, lanjut Iin, adalah rekruitmen KPPS yang persyaratannya sama dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) di desa/kelurahan dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Dengan demikian, sebenarnya bukan sekadar jumlah yang dipersoalkan, tetapi juga kualitasnya yang diutamakan. Antara lain, KPPS harus mampu melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan PPS dan PPK.

“Meski berada di tingkat paling bawah, tapi KPPS merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu dan sangat menentukan sukses tidaknya pemilu. KPPS harus memiliki pemahaman memadai tentang pemilu, karena peranannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan pemilih,” ungkap Iin seraya mewanti-wanti KPU kab/kota, agar menghindari konflik dalam merekrut KPPS. (MC/KPUJBR)

Sumber : Media Center KPU Jabar | File : | Dibaca : 15508 x


Berita Lainnya

KPU Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi ke KPU Kabupaten Bandung
14 April 2015

KPU Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi ke KPU Kabupaten Bandung, Selasa (14/4), membahas kesiapan KPU Kabupaten Bandung dalam menghadapi Pilkada Serentak. Dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Nina Yuningsih,

Bawaslu Desak KPU Terbitkan Aturan Dualisme Parpol
22 Maret 2015

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya menyusun Peraturan KPU (PKPU). Akan tetapi harus menerbitkan aturan yang

PKS: Pembatasan Kampanye Pilkada di Medsos Tak Beralasan
16 Maret 2015

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berencana membatasi kampanye di media sosial (medsos) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terus menuai kritik. Bahkan, aturan KPU itu dinilai

PKB Dorong Kampanye Pilkada di Medsos Diatur di PKPU
16 Maret 2015

JAKARTA - Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi kampanye di media sosial (medsos) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) mendapat penolakan. Namun, tidak halnya dengan Partai Kebangkitan Bangsa

 1 2 3 >  Last ›


 

Kontak


KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No.11 Bandung
Tlp / Fax : 022 7278809-12 fax
022 7215894

Copyright © KPU Provinsi Jabar 2012